Pemerintah Indonesia resmi menggelontorkan dana segar sebesar Rp200 triliun ke sektor perbankan mulai September 2025. Langkah besar ini diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai upaya menjaga likuiditas bank. Sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Terutama bagi UMKM, koperasi, dan desa. Payung hukum kebijakan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025, yang ditandatangani Sri Mulyani sebelum lengser, dan kini dijalankan penuh oleh kabinet baru. Dana jumbo tersebut ditempatkan di bank-bank komersial. Diharapkan mampu memacu konsumsi dan produksi di tengah perekonomian yang masih lesu. Namun, sejak dipaparkan di Senayan sebagai “mesin dorong” pertumbuhan, publik segera mempertanyakan efektivitas dan risiko kebijakan ini.
Pedang Bermata Dua
Sejumlah ekonom memberikan peringatan keras. Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia menilai penambahan uang beredar dalam jumlah masif bisa memicu inflasi jika penyalurannya tidak tepat sasaran. Teuku Riefky dari Universitas Indonesia menambahkan, kebijakan ini rawan salah arah karena belum ada kajian risiko mendalam. “Tanpa regulatory impact assessment, kebijakan bisa berbalik arah,” ujarnya. Kontroversi makin memanas setelah terungkap bahwa dana desa dapat dijadikan jaminan pinjaman. Skenario kredit macet akan langsung membebani masyarakat desa, yang justru menjadi kelompok paling rentan. Aliansi Ekonom Indonesia bahkan mengeluarkan pernyataan darurat, mendesak pemerintah membuka mekanisme pengawasan ketat agar dana Rp200 triliun tidak hanya memperkaya segelintir pihak atau mandek di sistem perbankan.
Harapan dan Risiko Sosial
Bagi publik, janji bahwa likuiditas jumbo ini akan menghidupkan sektor riil terdengar menjanjikan, tetapi pelaksanaannya masih penuh tanda tanya. Jika tepat sasaran, dana tersebut bisa menjadi oksigen baru bagi UMKM, petani, dan koperasi desa untuk bertahan serta berkembang. Namun salah kelola justru akan melahirkan dampak sosial serius, mulai dari inflasi yang menggerus daya beli hingga risiko dana desa tergadai. Kini, pertanyaan besar menggantung: bagaimana pemerintah menjamin bahwa setiap rupiah benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan? Kebijakan ini akan menjadi ujian krusial, apakah negara mampu melindungi masyarakat kecil sekaligus menjaga stabilitas ekonomi, atau justru memicu gelombang ketidakpercayaan terhadap kebijakan fiskal.
