Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan dana sebesar Rp8 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan yang mengalami kerusakan parah akibat banjir besar di Bali. Keputusan ini diambil setelah tim teknis meninjau langsung kondisi sejumlah titik yang terdampak. Mulai dari kawasan Badung hingga akses utama di sekitar Jembatan Muntur dan Underpass Dewa Ruci. Banjir yang melanda Bali beberapa hari lalu bukan hanya melumpuhkan arus lalu lintas. Banjir juga menimbulkan kerugian material dan menyisakan trauma bagi masyarakat. “Kami ingin perbaikan segera berjalan agar aktivitas warga dan wisatawan kembali normal,” ujar pejabat terkait dari Kementerian PU.
Anggaran Rp8 Miliar untuk 15 Titik Strategis
Dari catatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bali, setidaknya ada 15 titik kerusakan yang membutuhkan penanganan cepat. Dana Rp8 miliar akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur vital seperti jalan raya yang terhubung dengan jalur distribusi logistik, akses pariwisata, hingga jalur evakuasi darurat. Beberapa ruas mengalami longsor, retakan aspal, bahkan kerusakan jembatan kecil yang mengancam keselamatan pengendara. Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga mengonfirmasi bahwa banjir kali ini merupakan salah satu yang terbesar dalam kurun lima tahun terakhir. Kolaborasi pusat dan daerah diharapkan mempercepat proses rehabilitasi sekaligus meminimalkan dampak lanjutan pada perekonomian lokal.
Perbaikan yang Bukan Hanya Teknis
Perbaikan infrastruktur jalan ini tidak sekadar menyelesaikan masalah teknis. Namun juga menjadi simbol pemulihan kehidupan masyarakat Bali pasca bencana. Jalan yang kembali layak digunakan akan menghidupkan roda ekonomi, menghubungkan desa dengan pusat kota, serta mendukung sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung daerah. Masyarakat berharap agar proyek perbaikan ini tidak berhenti pada solusi sementara. Melainkan juga disertai perencanaan mitigasi bencana jangka panjang. Sebab, Bali yang rentan terhadap cuaca ekstrem dan banjir bandang membutuhkan sistem drainase modern, tata ruang berkelanjutan, dan edukasi kebencanaan bagi warganya. Dalam konteks ini, langkah Kementerian PU menjadi pintu awal menuju ketahanan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Bali ke depan.
