Pemerintah Taiwan mempertegas sikapnya terhadap upaya Beijing memanfaatkan sejarah sebagai alat politik. Dalam pengumuman resmi Jumat (17/10), Taipei melarang semua pejabat negara menghadiri acara peringatan yang digelar China untuk menandai 80 tahun “retrocession”. Momen ketika Jepang menyerahkan kendali administratif atas Taiwan pada 1945 setelah Perang Dunia II. Langkah ini bukan hanya simbol penolakan terhadap acara yang dinilai menyesatkan. Ini juga menjadi bentuk penegasan atas posisi Taiwan sebagai entitas yang memiliki pemerintahan sendiri. “China sedang mencoba mengubah sejarah untuk memperkuat klaim atas Taiwan,” tegas juru bicara pemerintah Taiwan. Menambahkan bahwa partisipasi pejabat dalam kegiatan seperti itu akan dianggap pelanggaran disiplin serius.
Sejarah yang Diperebutkan
Istilah “retrocession” menjadi titik gesekan lama antara kedua pihak. Beijing menganggap peristiwa itu sebagai pengembalian sah Taiwan ke pangkuan Tiongkok. Sementara Taipei menolak pandangan tersebut karena tidak ada perjanjian internasional yang menetapkan kedaulatan Tiongkok atas pulau itu. Kementerian Luar Negeri Taiwan menilai narasi yang diusung China hanyalah alat propaganda untuk menjustifikasi ambisi reunifikasi. Di sisi lain, Beijing tengah menyiapkan serangkaian acara. Mulai dari simposium sejarah hingga pertunjukan budaya, yang dipromosikan sebagai bentuk “persaudaraan lintas selat.” Pemerintah Taiwan khawatir upaya itu merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk melemahkan identitas nasional warganya. “Kami tidak akan membiarkan sejarah dipelintir demi agenda politik,” ujar salah satu pejabat Taipei.
Identitas dan Masa Depan Taiwan
Larangan ini merefleksikan pertempuran yang lebih luas antara narasi sejarah dan kedaulatan masa kini. Bagi banyak warga Taiwan, “retrocession” bukan simbol kebanggaan, melainkan awal dari dekade penuh ketegangan dan transisi otoritarian. Kini, di tengah meningkatnya tekanan militer dan diplomatik dari Beijing, kebijakan baru ini menandai tekad Taipei menjaga ruang politik dan budaya dari pengaruh luar. Analis menilai langkah tersebut sekaligus mengirim pesan ke komunitas internasional bahwa Taiwan tetap berdiri di jalur demokrasi dan kebebasan menentukan arah sejarahnya sendiri. Dalam konteks geopolitik Asia Timur yang kian rapuh, keputusan ini menunjukkan bahwa bagi Taiwan, mempertahankan narasi sejarah bukan sekadar soal masa lalu, melainkan fondasi bagi masa depan kedaulatan.
