London memanas setelah Downing Street merilis tiga pernyataan saksi utama yang sebelumnya disembunyikan dalam kasus mata-mata China yang gagal diadili. Publikasi ini terjadi usai tekanan keras dari oposisi dan tudingan “tutup mulut” terhadap Perdana Menteri Sir Keir Starmer oleh pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch. Christopher Cash, mantan peneliti parlemen, dan Christopher Berry dituduh memata-matai parlemen Inggris atas nama Beijing antara 2021 hingga 2023. Namun, kasus itu kolaps bulan lalu setelah Crown Prosecution Service (CPS) menilai bukti dari pemerintah tidak cukup kuat untuk membuktikan China sebagai “ancaman keamanan nasional” pada periode tersebut. Starmer pun berjanji membuka seluruh dokumen untuk meredam tuduhan bahwa pemerintahnya menyembunyikan informasi sensitif demi menjaga hubungan dagang dengan China.
Isi Pernyataan dan Peringatan Bahaya Espionase
Pernyataan dari Wakil Penasihat Keamanan Nasional, Matthew Collins, menunjukkan perubahan sikap pemerintah lintas periode. Dalam dokumen Desember 2023, saat Partai Konservatif masih berkuasa, Collins memperingatkan. Bahwa “dinas intelijen China sangat mampu dan melakukan operasi mata-mata besar-besaran terhadap Inggris dan sekutunya.” Di pernyataan Februari 2025, ia menulis bahwa China merupakan “negara otoriter dengan nilai yang berbeda dari Inggris.” Namun ia juga menegaskan bahwa hubungan ekonomi bilateral tetap penting. Sementara dalam pernyataan ketiga, Agustus 2025, Collins menyoroti ancaman terhadap “kemakmuran ekonomi dan integritas institusi demokratis Inggris.” Serta menuding Beijing berada di balik serangan siber terhadap Komisi Pemilihan Umum antara 2021–2023. Meski demikian, ia menekankan pemerintah tetap “berkomitmen membangun hubungan ekonomi positif dengan China tanpa mengorbankan keamanan nasional.”
Imbas Politik dan Refleksi Strategis
Kasus ini menjadi simbol benturan antara diplomasi ekonomi dan keamanan nasional. Partai Konservatif menuduh pemerintahan Labour enggan menyebut China sebagai ancaman demi menjaga investasi asing, sementara Labour menegaskan tuduhan itu tidak berdasar karena peristiwa terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Analis menilai langkah publikasi dokumen ini merupakan upaya pemerintah mengembalikan kepercayaan publik di tengah sorotan bahwa sistem hukum Inggris masih bergulat dengan transparansi isu keamanan. Dalam pidatonya di parlemen, Starmer menegaskan, “Tak ada menteri atau penasihat khusus yang ikut campur dalam proses pembuktian.” Kasus ini menyoroti dilema klasik negara modern. Menjaga keamanan dari pengaruh asing sambil tetap bergantung pada kerja sama ekonomi global yang rapuh.
