Erick Thohir baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada 17 September 2025. Jabatan ini melengkapi perannya yang sudah lebih dulu diemban sebagai Ketua Umum PSSI. Dengan posisi ganda tersebut, Erick otomatis berhak menerima gaji dari negara sebagai Menpora sekaligus honor sebagai Ketum PSSI. Namun, di balik angka-angka itu, publik menyoroti kontrasnya nilai gaji yang ia terima dibandingkan dengan total kekayaan pribadinya yang mencapai sekitar Rp2,4 triliun. Bagi Erick, yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses, jumlah gaji tersebut sebenarnya tak seberapa, tetapi tetap menarik untuk diperhitungkan.
Rincian Perolehan Gaji
Berdasarkan ketentuan pemerintah, gaji pokok seorang Menpora setara dengan menteri lain, yakni sekitar Rp5,04 juta per bulan, ditambah berbagai tunjangan yang bisa membuat total penerimaan mencapai lebih dari Rp18 juta. Sementara itu, posisi Erick sebagai Ketua Umum PSSI tidak memberikan gaji tetap layaknya pejabat negara. Melainkan berbentuk honorarium dan fasilitas kerja yang jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan jabatan menteri. Bila dihitung keseluruhan, gaji Erick dari dua jabatan ini setiap bulan diperkirakan hanya puluhan juta rupiah. Angka yang jauh lebih kecil daripada kekayaan dan aktivitas bisnisnya. Fakta ini menunjukkan bahwa pengabdiannya di dua posisi strategis itu lebih berorientasi pada kontribusi publik ketimbang keuntungan finansial pribadi.
Di Balik Angka
Kecilnya gaji Erick Thohir dibanding kekayaannya justru menimbulkan pertanyaan kritis. Sejauh mana jabatan publik bisa dijalankan tanpa benturan kepentingan? Publik menilai, ketika seseorang dengan kekayaan triliunan rupiah menduduki kursi Menpora sekaligus Ketum PSSI, isu integritas dan transparansi harus menjadi sorotan utama. Gaji memang tampak kecil, namun bukan itu inti persoalan. Yang lebih penting adalah memastikan jabatan strategis ini tidak dijadikan alat untuk memperkuat pengaruh politik atau jaringan bisnisnya. Dalam konteks inilah, masyarakat berhak menuntut akuntabilitas nyata. Apakah kebijakan Erick benar-benar berpihak pada kepentingan olahraga nasional atau sekadar menambah legitimasi personal di panggung publik. Angka gaji yang kontras hanyalah pintu masuk untuk melihat lebih dalam soal tata kelola, etika, dan komitmen seorang pejabat publik di tengah sorotan luas.
