Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin. Pertemuan ini membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian/lembaga untuk tahun 2026, sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, sekaligus menetapkan alokasi anggaran tahun depan fokus Utama PANRB 2026
Dalam pemaparannya, Rini menegaskan bahwa Kementerian PANRB pada 2026 akan fokus pada enam area prioritas. Pertama, memperkuat reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Kedua, membangun kelembagaan yang lincah dengan proses bisnis terintegrasi. Ketiga, melakukan transformasi manajemen ASN lewat platform digital. Keempat, menghadirkan layanan publik berbasis omnichannel yang terintegrasi. Kelima, memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang efisien. Terakhir, mendukung transformasi kapabilitas organisasi internal Kementerian PANRB.
Kehadiran Tokoh dan Dampak Sosial
Rapat turut dihadiri Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Kepala LAN Muhammad Taufik, Kepala Arsip Nasional Mego Pinandito, serta sejumlah pejabat tinggi madya di lingkungan PANRB. Partisipasi lintas lembaga ini mencerminkan pentingnya sinergi birokrasi dalam menghadapi tantangan pemerintahan digital dan kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang cepat dan akuntabel.
