Di ruang sidang yang hening di Den Haag, sorot kamera menyorot wajah tegas Rodrigo Duterte yang tampak di layar. Ditemani pengacaranya Salvador Medialdea. Mantan Presiden Filipina itu untuk pertama kalinya mendengar secara resmi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang ditujukan padanya. Tuduhan kejahatan ini diumumkan oleh International Criminal Court (ICC). Wajahnya nyaris tanpa ekspresi. Kontras dengan bobot tuduhan yang mencuat. Puluhan pembunuhan, operasi pembersihan brutal, dan dugaan instruksi langsung dari pucuk kekuasaan. Situasi di ruang sidang penuh ketegangan. Sementara publik Filipina terbelah antara yang menyebutnya “pahlawan perang narkoba” dan mereka yang menilainya sebagai dalang pembantaian.
Tuduhan yang Mengerucut
ICC merinci dalam dokumen setebal 15 halaman, diserahkan sejak 4 Juli lalu, bahwa Duterte diduga memberi instruksi sekaligus otorisasi bagi tindakan kekerasan, termasuk pembunuhan, terhadap mereka yang dicap sebagai pengedar maupun pengguna narkoba. Tuduhan pertama mengaitkan 19 korban tewas di Davao City saat Duterte masih menjabat wali kota antara 2013 hingga 2016. Yang kedua melibatkan 14 korban dari pembunuhan terarah pada awal masa kepresidenannya 2016–2017. Serta tuduhan ketiga menyoroti 43 kematian dalam “operasi pembersihan” antara 2016–2018. Secara total, ada 76 nyawa yang masuk daftar hitam dakwaan ICC. Meski begitu, Duterte tetap bersikeras menolak tuduhan bahwa ia menginstruksikan pembunuhan di luar hukum. Selama masa pemerintahannya, ia memang berulang kali melontarkan ancaman terbuka terhadap para tersangka narkoba. Bahkan mendorong aparat untuk menembak bila merasa terancam.
Dampak Politik dan Sosial
Penahanan Duterte pada Maret lalu, atas dasar surat perintah ICC, segera mengguncang politik Filipina. Ia kini ditahan di fasilitas ICC di Belanda, sementara sidang yang seharusnya dimulai Selasa ditunda demi memberi waktu hakim menilai argumen tim kuasa hukum yang menyebut Duterte tidak layak diadili. Di tanah airnya, para pendukung mengecam langkah Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang dianggap menyerahkan rival politik ayahnya pada pengadilan internasional yang kewenangannya masih diperdebatkan. Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia melihat momen ini sebagai peluang keadilan bagi ribuan keluarga korban perang narkoba. Pertarungan ini tidak sekadar soal hukum, tetapi juga pertarungan narasi: apakah perang narkoba Duterte akan dikenang sebagai upaya keras menyelamatkan bangsa dari krisis atau justru sebagai babak kelam pelanggaran HAM yang tak boleh terulang.
