Rencana pemerintah untuk kembali membuka program pengampunan pajak melalui Tax Amnesty Jilid III memantik perdebatan sengit di kalangan ekonom dan pengamat fiskal. Program ini sejatinya diusung dengan tujuan memperluas basis pajak sekaligus menarik dana yang selama ini tersembunyi di luar sistem. Namun, kritik keras muncul karena pengalaman pada dua jilid sebelumnya dianggap tidak memberikan hasil berkelanjutan. Alih-alih memperbaiki kepatuhan, program tersebut justru menciptakan sinyal bahwa pelanggaran dapat dimaklumi selama negara siap menggelar amnesti di kemudian hari. Kondisi ini, menurut analis, berbahaya bagi fondasi penerimaan negara yang bergantung besar pada pajak. Mereka menekankan bahwa risiko kebijakan semacam ini bukan hanya pada hilangnya potensi penerimaan jangka panjang, tetapi juga pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi hukum pajak.
Pengamat Ingatkan Bahaya Efek Balik
Sejumlah pengamat mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak melanjutkan rencana tersebut. Menurut mereka, tax amnesty bukanlah jawaban dari masalah klasik perpajakan Indonesia, yakni rendahnya kepatuhan dan lemahnya penegakan hukum. Data implementasi dua jilid sebelumnya menunjukkan banyak peserta kembali pada kebiasaan lama: menghindari kewajiban setelah masa amnesti selesai. Prianto Budi Saptono, pakar perpajakan, mengingatkan bahwa pengampunan berulang hanya akan merusak wibawa otoritas fiskal. Lebih jauh, insentif yang diberikan pemerintah dianggap tidak adil karena menihilkan upaya wajib pajak yang selama ini taat. Bagi mereka yang patuh, program semacam ini menghadirkan rasa ketidakadilan: mengapa harus terus membayar tepat waktu bila negara selalu memberi jalan pintas bagi mereka yang menunggak atau menggelapkan? Situasi ini berpotensi menciptakan moral hazard, di mana pelanggar justru menunggu kesempatan berikutnya untuk diampuni.
Krisis Keadilan dan Ancaman Sosial
Risiko terbesar dari pengampunan pajak berulang terletak pada aspek sosial: hilangnya rasa keadilan. Jika negara terus memberi ruang bagi pelanggar untuk kembali bersih, maka masyarakat yang disiplin justru merasa diperlakukan tidak setara. Dalam jangka panjang, ketidakadilan ini bisa melahirkan krisis kepercayaan terhadap institusi pajak, padahal kontribusi sektor ini sangat vital bagi pembiayaan pembangunan. Selain itu, ada potensi penyuburan praktik penggelapan karena sinyal yang dikirim pemerintah dianggap memberi lampu hijau bagi “pendosa pajak”. Pengamat menilai, yang dibutuhkan bukanlah pengampunan berulang, melainkan perbaikan mendasar pada sistem perpajakan. Transparansi, penegakan hukum yang tegas, serta pemanfaatan teknologi untuk melacak kepatuhan jauh lebih efektif dalam memperluas basis pajak. Hanya dengan cara itu kepatuhan dapat tumbuh secara alami, bukan karena tergiur keringanan sementara. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjaga kredibilitas fiskalnya, tetapi juga membangun budaya pajak yang berkeadilan dan berkelanjutan.
