Dengan wajah tenang namun tegas, Presiden Xi Jinping menyampaikan pesan melalui rekaman video pada sidang iklim Majelis Umum PBB. Ia mengumumkan komitmen China untuk memangkas polusi iklim sebesar 7 hingga 10 persen dari level puncaknya dalam satu dekade mendatang. Langkah itu segera menarik perhatian dunia. Meski dinilai penting karena datang dari negara penghasil emisi terbesar di dunia, target tersebut langsung dipandang tidak sebanding dengan harapan komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat. Amerika mendesak pemangkasan minimal 30 persen. Bagi banyak negara, momen ini adalah ujian. Apakah Beijing siap memimpin atau justru berjalan dengan kehati-hatian politik? Sorotan media internasional pun tajam. Menempatkan pernyataan Xi sebagai salah satu keputusan paling krusial dalam arah kebijakan global menghadapi krisis iklim.
Antara Energi Bersih dan Ekspektasi Dunia
China memang menunjukkan geliat luar biasa dalam energi terbarukan. Saat ini, Negeri Tirai Bambu tengah membangun 510 gigawatt tenaga surya dan angin berskala besar. Menambah dari 1.400 gigawatt yang sudah beroperasi. Angka lima kali lipat dibanding Amerika Serikat. Target jangka panjangnya bahkan lebih mencengangkan sebanyak 3.600 gigawatt energi terbarukan pada 2030. Enam kali lipat dari kapasitas tahun 2020. Namun, di balik angka fantastis itu, kritik bermunculan. Aktivis lingkungan menilai target emisi 10 persen terlalu moderat untuk skala tanggung jawab China. “Judul komitmen ini mengecewakan, padahal dunia butuh kepemimpinan iklim yang lebih berani,” ujar Li Shuo dari Asia Society Policy Institute. Meski begitu, banyak analis mengakui China kerap melampaui target yang dipatoknya sendiri. Sehingga peluang pencapaian lebih besar tetap terbuka. Tambahan lagi, keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara menjaga stabilitas ekonomi domestik dan merespons tekanan internasional yang semakin kuat terhadap isu keberlanjutan.
Refleksi Global, Kepemimpinan yang Ditunggu
Dinamika ini terjadi di tengah absennya Amerika Serikat yang kembali keluar dari Perjanjian Paris di bawah Presiden Donald Trump, yang justru memuji manfaat energi fosil. Situasi itu mendorong ekspektasi agar China mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan global dalam isu iklim. Xi sendiri menegaskan bahwa transisi hijau adalah “tren zaman yang tak bisa dilawan.” Sembari menyindir negara yang memilih jalan sebaliknya. Pertanyaannya kini, apakah komitmen Beijing cukup untuk menenangkan kekhawatiran dunia tentang krisis iklim atau justru menambah keraguan? Bagi masyarakat global, keputusan China tidak sekadar soal angka persentase. Melainkan penentu arah masa depan bumi. Jika benar China mampu mempercepat agenda energinya, langkah itu bisa menjadi contoh bersejarah tentang bagaimana negara berkembang terbesar sekaligus emiten karbon terbesar menata ulang prioritas demi generasi mendatang.
