Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan usulan tambahan anggaran fantastis untuk program MBG mencapai Rp28 triliun bahkan ketika kasus keracunan program ini masih tinggi. Ia menegaskan dana tersebut mendesak dibutuhkan untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertanyaan besar pun mengemuka. Apakah angka sebesar itu benar-benar proporsional di tengah keterbatasan fiskal negara? Dengan keyakinan tinggi, Dadan menekankan perlunya tambahan dana tersebut bahkan langsung diutarakannya di depan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyebut dana jumbo ini tidak hanya untuk kebutuhan teknis, tetapi juga untuk membangun sistem pengawasan terpadu. Mulai dari hulu distribusi bahan pangan hingga tahap konsumsi di sekolah-sekolah.
Rangkaian Kasus Keracunan
Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan hingga ribuan laporan keracunan MBG menyeruak dari berbagai daerah, terutama wilayah pedesaan yang fasilitas pengawasannya minim. Kasus demi kasus membuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah merosot tajam. BGN menilai tambahan Rp28 triliun diperlukan untuk memperluas jangkauan pengadaan program agar lebih maksimal. Namun, sejumlah masyarakat justru menyoroti lemahnya manajemen dan dugaan inefisiensi yang sudah ada. Pertanyaan kritis pun bermunculan. Apakah penambahan anggaran otomatis menyelesaikan masalah, atau justru membuka celah baru bagi pemborosan dan penyalahgunaan dana? Kekhawatiran itu kian nyaring terdengar, apalagi di tengah catatan buruk penyerapan anggaran di beberapa kementerian.
Harapan Transparansi & Refleksi Sosial
Gelombang keracunan MBG bukan hanya soal kesehatan, melainkan juga pukulan sosial yang merugikan banyak keluarga kecil. Biaya pengobatan, trauma, dan rasa tidak percaya pada kualitas pangan kian menambah luka. Jika dana Rp28 triliun benar-benar digelontorkan kepada BGN dan masih menyisakan kekhawatiran keracunan MBG tempo hari, masyarakat berharap transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama. Publik menuntut mekanisme pengawasan yang melibatkan lembaga independen, agar setiap rupiah anggaran benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk jaminan keamanan pangan. Pertaruhan ini bukan semata tentang kinerja BGN, melainkan kredibilitas pemerintah dalam melindungi warganya. Sebab tanpa komitmen politik yang tegas, angka fantastis hanya akan menjadi retorika kosong di atas kertas, sementara rakyat tetap bergelut dengan rasa cemas di meja makan mereka. Refleksi publik kini sederhana. Lebih baik sedikit dana tapi tepat guna, daripada triliunan rupiah tanpa hasil nyata.
