Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan agar dana MBG tidak diutak-atik. Ketua DEN (Dewan Ekonomi Nasional) itu menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijalankan tanpa ada tarik menarik anggaran. Ia meminta Kemenkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, tidak mengambil kembali dana MBG yang sudah dialokasikan pemerintah. “Serapan anggaran MBG sudah membaik. Jadi, tidak perlu diutak-atik lagi. Biarkan program ini berjalan,” ujar Luhut usai pertemuan di kantor DEN. Ia menekankan bahwa program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu adalah prioritas nasional. Program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
Perbedaan Pandangan soal Efisiensi Anggaran
Pernyataan Luhut itu muncul setelah sebelumnya Purbaya menilai dana MBG senilai Rp71 triliun tidak akan terserap optimal hingga akhir tahun anggaran. Dalam sebuah media briefing di Kementerian Keuangan, Purbaya mengatakan, bila hingga akhir Oktober penyerapan masih rendah, sebagian dana akan dialihkan untuk menekan defisit atau membayar utang negara. “Kalau uangnya tidak terserap, ya kita ambil dan gunakan untuk hal lain. Tak ada uang nganggur di APBN,” ujarnya kala itu. Ia menegaskan bahwa langkah itu justru akan membantu mempercepat penyerapan anggaran agar BGN tidak bekerja tanpa tekanan. Hal ini bahkan telah direstui oleh Presiden. Namun, pandangan ini dikritik sejumlah pihak karena dinilai dapat mengganggu kelancaran program MBG yang baru berjalan dan masih membutuhkan adaptasi di lapangan. Luhut menilai, alih-alih memotong anggaran, pemerintah perlu mendorong koordinasi lintas lembaga agar pelaksanaan lebih efisien tanpa mengorbankan tujuan sosial program tersebut.
MBG dan Tantangan Gizi Nasional
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu kebijakan andalan pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Melalui BGN, pemerintah berupaya memastikan anak-anak di seluruh Indonesia mendapatkan asupan gizi seimbang. Meski di beberapa daerah masih ditemukan kendala. Seperti keterlambatan distribusi dan kasus keracunan yang memicu evaluasi ketat. Luhut menegaskan bahwa persoalan teknis tidak boleh menjadi alasan untuk menarik anggaran. Ia meminta semua pihak melihat manfaat jangka panjang dari program tersebut. Di sisi lain, publik berharap sinergi antara DEN, Kementerian Keuangan, dan BGN semakin solid agar setiap rupiah anggaran benar-benar tersalurkan dengan tepat. Perdebatan antara efisiensi fiskal dan tanggung jawab sosial kini menjadi cermin dilema klasik birokrasi Bagaimana menyeimbangkan akuntabilitas keuangan dengan kebutuhan rakyat yang mendesak?
