Setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan peluncuran Indonesia Game Rating System (IGRS). Sebuah sistem klasifikasi gim nasional yang menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi anak-anak di ruang digital. Inisiatif ini diresmikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan Asosiasi Game Indonesia (AGI). Sistem ini tidak hanya memuat klasifikasi umur 3+, 7+, 13+, 15+, dan 18+, tetapi juga menyertakan indikator konten seperti kekerasan, darah, bahasa kasar, pakaian terbuka, hingga perjudian.
Perlindungan dan Peningkatan Ekosistem Gim Lokal
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa kehadiran IGRS adalah langkah strategis untuk menyeimbangkan kreativitas pengembang dengan tanggung jawab sosial. “Kami ingin industri gim tumbuh sehat dan kompetitif, tetapi juga ramah terhadap anak-anak,” ujarnya. Selain memberi panduan bagi orang tua, sistem ini juga memperjelas standar hukum bagi para pengembang lokal. Dengan aturan yang lebih pasti, Komdigi berharap pengembang Indonesia dapat meningkatkan kualitas konten sekaligus memperluas pasar ke level global.
Menegaskan Identitas Digital Indonesia
Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki sistem rating gim nasional berbasis nilai lokal. Berbeda dengan Entertainment Software Rating Board (ESRB) di Amerika atau Pan European Game Information (PEGI) di Eropa. IGRS disusun dengan mempertimbangkan norma budaya dan hukum nasional. Implementasi penuh dijadwalkan berlaku pada 2026. Seiring dorongan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri digital yang aman, kreatif, dan berdaya saing. Sistem ini bukan sekadar alat kontrol, tetapi simbol kedaulatan digital. Sebuah pesan bahwa anak bangsa berhak menikmati teknologi tanpa kehilangan akar moral dan budaya.
Penerapan Indonesia Game Rating System (IGRS) menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekosistem digital nasional. Selain sebagai panduan klasifikasi gim, IGRS juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat agar lebih kritis dalam memilih konten hiburan. Komdigi berencana menggandeng sekolah, komunitas gamer, serta platform distribusi gim untuk menyosialisasikan sistem ini secara luas sebelum implementasi penuh pada 2026. Dukungan dari pelaku industri pun terus berdatangan, menandakan semangat kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta. Dengan pendekatan inklusif ini, Indonesia tak hanya memproteksi anak-anak dari paparan konten berisiko, tetapi juga memupuk generasi digital yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing di kancah global.
