Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menunaikan kewajiban membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp1,2 triliun per tahun. Ia menilai polemik soal proyek itu tak perlu dibesar-besarkan karena pemerintah sudah menyiapkan dana untuk cicilan utang kepada pihak China. “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” ujarnya usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). Prabowo menambahkan, dana pembayaran utang akan bersumber dari anggaran yang dihemat dengan menutup celah korupsi. “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan koruptor merajalela,” ucapnya menegaskan dengan nada tegas di hadapan para wartawan.
Membenahi Citra Proyek dan Manfaat Sosial
Prabowo menegaskan masyarakat seharusnya menilai proyek Whoosh bukan semata dari sisi untung-rugi, melainkan dari manfaatnya bagi publik. Ia menyebut keberadaan kereta cepat membantu mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, dan mempercepat mobilitas antara dua kota besar. “Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan—ini semua harus dihitung,” katanya. Presiden menegaskan proyek tersebut merupakan simbol kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok. Ia meminta semua pihak berhenti meributkan beban utang karena pemerintah siap menanggung tanggung jawab penuh. “Sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu, dan kita kuat,” tegasnya.
Kondisi Keuangan Konsorsium dan Tantangan BUMN
Meski mendapat dukungan politik, proyek Whoosh masih menghadapi tantangan keuangan berat. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, entitas anak PT Kereta Api Indonesia (KAI), yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), mencatat kerugian Rp4,19 triliun sepanjang 2024 dan Rp1,62 triliun hingga pertengahan 2025. Konsorsium BUMN yang terdiri dari KAI, Wika, Jasa Marga, dan PTPN VIII harus menanggung kerugian tersebut sesuai porsi saham masing-masing. KAI menjadi pemegang saham terbesar dengan 58,53 persen, diikuti Wika 33,36 persen, Jasa Marga 7,08 persen, dan PTPN VIII 1,03 persen. Dalam hitungan sederhana, kerugian proyek ini mencapai Rp11,49 miliar per hari. Kendati demikian, pernyataan Prabowo memberi sinyal politik bahwa proyek strategis nasional ini akan tetap dijaga keberlangsungannya. Dengan pendekatan baru terhadap efisiensi dan pemberantasan korupsi, pemerintah berharap beban keuangan Whoosh bisa diimbangi manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat.
