Suasana di Pura Belong Batu Nunggul, Jimbaran, mendadak tegang. Akses menuju pura dilaporkan diblokir, memicu keresahan warga adat setempat. Mereka menuding PT Jimbaran Hijau, investor yang mengembangkan kawasan sekitar, menutup jalan menuju tempat ibadah. Di tengah kisruh itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa angkat bicara. Ia menyatakan siap memfasilitasi dialog terbuka agar polemik tak meluas. “Saya belum tahu detail masalahnya, tapi semua pihak harus duduk bersama. Ini harus diselesaikan dengan kepala dingin,” ujarnya usai rapat paripurna DPRD Badung, Jumat (7/11). Situasi ini menggambarkan bagaimana gesekan antara kepentingan adat dan investasi bisa dengan cepat menimbulkan ketegangan di daerah yang sedang berkembang pesat seperti Jimbaran.
Klarifikasi Investor dan Sikap DPRD
Pihak PT Jimbaran Hijau melalui Kepala Divisi Manajemen Risiko, Ignatius Riyanto, membantah tudingan telah menutup akses pura. Ia menegaskan perusahaan tidak pernah menghalangi umat untuk bersembahyang. “Kami justru membantu memperbaiki fasilitas pura,” katanya. Pernyataan itu kontras dengan keluhan warga yang merasa akses spiritual mereka terganggu. Bupati Arnawa menegaskan pemerintah harus melindungi kedua belah pihak secara adil: masyarakat adat dengan hak spiritualnya dan investor dengan legalitas usaha yang sah. Ia mencontohkan kasus serupa di kawasan Garuda Wisnu Kencana yang sempat memanas, namun bisa diredakan lewat dialog. Sementara itu, DPRD Badung melalui Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara, menyebut pihaknya menunggu hasil Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali sebelum turun langsung meninjau lokasi. “Kami perlu dasar hukum yang jelas agar langkah kami terarah,” ujarnya.
Menjaga Keseimbangan Adat dan Pembangunan
Polemik ini mencerminkan tantangan klasik di Bali: menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian nilai adat. Bagi masyarakat Jimbaran, pura bukan sekadar bangunan, melainkan simbol spiritual dan identitas kolektif. Jika aksesnya terganggu, maka kepercayaan sosial pun bisa retak. Di sisi lain, investor memandang pembangunan sebagai jalan menuju kemajuan. Bupati Arnawa berharap semua pihak berkomitmen mencari solusi yang tidak mengorbankan nilai budaya. Ia menegaskan pentingnya “treatment yang benar”, yakni pendekatan dialogis, transparan, dan menghormati adat. Konflik seperti ini, bila ditangani bijak, dapat menjadi pelajaran berharga: bahwa di tanah Bali, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan harus tetap dijaga, meski di tengah derasnya arus investasi dan perubahan zaman.
