Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan itu melanggar aturan penting terkait tata ruang daerah wisata. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan perubahan bentang alam tanpa izin lengkap. Proyek tersebut dikerjakan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group. Pemerintah langsung menghentikan seluruh kegiatan karena temuan pelanggaran berat. Koster menyebut pelanggaran administratif dalam kasus itu wajib disanksi pembongkaran penuh. Perda Nomor 5 Tahun 2020 juga menyebut pelanggaran tertentu berpotensi pidana. Menurut Koster, DPRD Bali sudah memberikan rekomendasi terkait ancaman pidana dalam kasus tersebut.
Banyak masyarakat menilai keputusan pemerintah sudah tepat untuk menjaga lingkungan. Pemerintah ingin memastikan keseimbangan antara wisata dan perlindungan ruang tetap terjaga. Koster mengatakan Bali tidak membutuhkan infrastruktur yang merusak karakter tempat suci. Ia menegaskan nilai budaya dan alam harus berada di atas kepentingan bisnis. Pemerintah memutuskan langkah cepat untuk mencegah kerusakan lanjutan pada tebing. Situasi di lapangan menunjukkan perubahan ruang sudah memberi dampak visual mencolok. Karena itu pemerintah mengambil langkah tegas untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan. Keputusan itu sekaligus menunjukkan komitmen menjaga identitas wisata Bali.
Rincian Pelanggaran dan Data Teknis Pembangunan
Koster memaparkan lima pelanggaran berat dalam pengerjaan proyek lift kaca tersebut. Penjelasan teknis diberikan untuk memperlihatkan skala pelanggaran yang terjadi. Proyek berdiri pada tiga wilayah dengan kewenangan berbeda antara pusat dan daerah. Wilayah A berada di dataran atas tebing dengan luas 563,91 meter persegi. Di zona itu berdiri bangunan loket tiket yang berada dalam wilayah Klungkung. Wilayah B berada pada dataran tengah tebing dan termasuk Alas Hak Tanah Negara. Pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Bali memegang kewenangan wilayah tersebut. Wilayah C terletak di pantai dan perairan pesisir yang memerlukan izin kementerian. Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang mengatur wilayah di zona pesisir. Pembagian wilayah itu menunjukkan proyek berada pada zona sensitif lingkungan.
Pembangunan juga mencakup jembatan layang sepanjang 42 meter menuju area lift. Di bagian bawah terdapat restoran serta pondasi bore pile seluas 846 meter persegi. Struktur tersebut menjulang sekitar 180 meter dari dasar tebing yang rapuh. Pemerintah menilai pembangunan itu memberi tekanan besar pada struktur tebing alam. Koster menegaskan izin awal tidak mencakup pembangunan masif pada area tebing. Ia mengatakan proyek tersebut melanggar standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Regulasi itu menjaga keseimbangan antara budaya, ruang, dan alam di kawasan wisata. Pemerintah melihat risiko keselamatan pengunjung meningkat karena perubahan bentuk tebing. Pelanggaran ruang juga dinilai mengancam keberlanjutan kawasan wisata jangka panjang. Data teknis memperlihatkan skala pelanggaran jauh lebih besar dari perkiraan awal. Pemerintah akhirnya memutuskan menghentikan pembangunan demi keamanan lingkungan.
Keputusan Pembongkaran dan Makna Sosial bagi Bali
Setelah memaparkan temuan, Koster menegaskan pembangunan lift kaca wajib dibongkar. Pemerintah mewajibkan pembongkaran mandiri dalam waktu enam bulan. Investor juga harus memulihkan fungsi ruang dalam waktu tiga bulan. Biaya pembongkaran dan pemulihan menjadi tanggung jawab penuh investor terkait. Pemerintah memberikan kesempatan kepada investor untuk menjalankan kewajiban tersebut. Jika tidak dilaksanakan, pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran paksa sesuai aturan.
Bali membutuhkan investasi, namun investasi itu harus menghormati aturan ruang. Koster berharap kasus serupa tidak terulang dalam pengembangan wisata Bali. Keputusan pembongkaran menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga lingkungan suci. Masyarakat menilai langkah tersebut sangat tepat untuk menjaga identitas budaya. Pemerintah memandang pelestarian ruang sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Koster mengatakan setiap proyek harus mengikuti prinsip kehati-hatian dalam perencanaan. Bali akan tetap melindungi kawasan wisata dari berbagai bentuk pelanggaran. Kasus lift kaca menjadi pelajaran mengenai pentingnya kontrol ruang. Pemerintah memastikan pembongkaran dilakukan tepat waktu tanpa kompromi. Keputusan ini menegaskan komitmen pemerintah menjaga masa depan pariwisata Bali.
