Suasana tegang menyelimuti kawasan Nuanu Creative City, Desa Beraban, Tabanan, Bali, setelah sebagian bangunan kolam renang Luna Beach Club diduga bermasalah. Bangunan yang berdiri dekat tebing itu memicu perhatian publik dan otoritas. Tim Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali menggelar inspeksi mendadak yang kemudian berujung pada pemanggilan manajemen Nuanu oleh Satpol PP Bali, Senin (20/10/2025). Dugaan pelanggaran terkait perizinan dan lokasi bangunan menjadi fokus penyelidikan.
Klarifikasi dari Pihak Nuanu
Senior Legal Officer Nuanu Creative City, Gede Wahyu Harianto, memastikan pihaknya telah memenuhi panggilan Satpol PP pada tanggal tersebut. Dalam keterangannya, Wahyu menjelaskan bahwa manajemen memberikan klarifikasi menyeluruh mengenai status bangunan di area tebing. “Kami selalu kooperatif menjalankan proses hukum dan regulasi di Bali maupun Indonesia. Transparansi dan kepatuhan hukum adalah prinsip utama kami,” ujarnya. Wahyu menegaskan, seluruh entitas di bawah Nuanu telah mengantongi izin resmi, termasuk izin bangunan, lingkungan, dan operasional. Ia juga menambahkan bahwa area Luna beroperasi dengan pengawasan konstruksi profesional, menerapkan standar keamanan struktural yang ketat, dan memiliki dokumen lengkap seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Izin Laik Sehat, serta Izin Restoran.
Proses Hukum Masih Berlanjut
Manajemen Nuanu menyerahkan seluruh dokumen pendukung kepada Satpol PP Bali untuk dikaji lebih lanjut. Pemerintah daerah kini menelaah aspek teknis dan administratif bangunan Luna Beach Club, khususnya terkait posisi bangunan di tebing. Hingga kini, belum ada keputusan mengenai penghentian operasional tempat tersebut. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut keseimbangan antara investasi dan penegakan hukum tata ruang di Bali. Otoritas daerah diharapkan mampu menegakkan aturan tanpa menghambat investasi yang patuh. Di sisi lain, kasus Luna Beach Club menjadi pengingat pentingnya memastikan izin dan keamanan lingkungan berjalan seiring, demi menjaga kelestarian alam serta kepercayaan publik terhadap iklim investasi di Pulau Dewata.
