Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Perpres ini mengatur pemutakhiran rencana pembangunan nasional. Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pusat politik Indonesia pada tahun 2028. Keputusan ini menegaskan keberlanjutan proyek pemindahan ibu kota yang sebelumnya digagas Presiden Joko Widodo. Sekaligus memberi arah baru bagi tata kelola pemerintahan. Dengan penandatanganan ini, Prabowo memastikan IKN tidak hanya sebatas pusat administratif, melainkan juga menjadi simbol konsolidasi politik bangsa di era baru.
Detail Perpres dan Rencana Pemindahan
Perpres 79/2025 memuat penyesuaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Di dalamnya, pemerintah menetapkan target tahun 2028 sebagai tonggak pemindahan fungsi politik dari Jakarta ke IKN. Selain infrastruktur pemerintahan, aturan ini juga mencakup rencana pembangunan kawasan penyangga, penyelenggaraan tata ruang, serta distribusi kelembagaan politik yang akan beroperasi di wilayah baru tersebut. Dengan keputusan ini, Jakarta akan perlahan bertransformasi menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Sementara IKN diharapkan menjadi jantung politik serta pemerintahan Indonesia. Pemerintah menekankan bahwa pemindahan ini dilakukan bertahap. Mengikuti kesiapan infrastruktur dasar seperti gedung parlemen, kantor kementerian, serta sarana transportasi terpadu.
Tantangan Pemindahan IKN
Langkah Presiden Prabowo menandai era baru bagi perjalanan bangsa. Pemindahan ibu kota politik dipandang sebagai upaya pemerataan pembangunan, sekaligus mengurangi beban Jakarta yang selama ini menanggung konsentrasi aktivitas nasional. Namun, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah tantangan. Dari kesiapan anggaran, keberlanjutan proyek di tengah dinamika politik, hingga adaptasi masyarakat yang kelak akan menjadi bagian dari wajah baru ibu kota. Bagi banyak pihak, penetapan IKN sebagai pusat politik pada 2028 bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol komitmen negara untuk menata ulang arah pembangunan nasional. Pertanyaan besarnya, mampukah Indonesia mewujudkan cita-cita besar ini sesuai target? ataukah akan tersendat di tengah jalan?
