Agggota DPRD Klarifikasi Soal Video Viral Diduga Mengejek Demonstran di Gorontalo Utara

ejek dprd gorontalo utara

Suasana politik Gorontalo Utara mendadak memanas. Saat sebuah video memperlihatkan sikap anggota DPRD setempat, Dheninda Chaerunnisa, yang diduga mengejek kelompok demonstran di depan kantor dewan, beredar luas di media sosial. Video itu menimbulkan gelombang kritik dari warganet dan sejumlah aktivis yang menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Dheninda, yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara dari Fraksi NasDem, akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa gestur yang terekam dalam video tersebut bukanlah bentuk ejekan. Itu merupakan  reaksi spontan tanpa maksud merendahkan para pengunjuk rasa. “Jadi enggak ada sama sekali niat ku mencibir. Kalau pun aku mau mencibir itu paling sudah dari awal. Aku itu senyum terus,” ujarnya dalam keterangan yang disampaikan kepada media, Rabu (14/10).

Penjelasan DPRD dan Respons Partai

Kontroversi ini bermula saat sejumlah tenaga honorer dan masyarakat menggelar aksi menuntut kejelasan rekrutmen PPPK di depan kantor DPRD Gorontalo Utara. Dalam rekaman berdurasi singkat itu, Dheninda tampak tersenyum sambil mengerutkan bibir ketika massa menyuarakan tuntutannya. Potongan video tersebut viral dan memicu perdebatan publik. Ketua DPRD Ridwan Riko Arbie menilai insiden itu harus dilihat secara utuh, bukan dari cuplikan semata. Ia menyebut dewan akan memanggil Dheninda untuk meminta klarifikasi resmi agar tidak ada kesalahpahaman lebih jauh. Sementara dari pihak partai, Fraksi NasDem menyerukan agar kadernya tetap menjaga etika politik. Apalagi di ruang publik yang mudah disalahartikan. “Kita minta semua anggota dewan berhati-hati, karena tindakan kecil bisa berdampak besar di era digital,” kata Ketua Fraksi NasDem, Dedy Dunggio.

Refleksi Publik dan Pentingnya Etika Pejabat

Kasus ini menjadi cermin bagaimana ruang digital kini menjadi arena pengawasan publik terhadap perilaku pejabat. Dalam masyarakat yang semakin sensitif terhadap isu keadilan sosial, gestur sekecil apa pun bisa ditafsirkan sebagai simbol kesombongan kekuasaan. Di sisi lain, kasus Dheninda juga membuka ruang diskusi tentang batas antara ekspresi pribadi dan tanggung jawab moral seorang pejabat publik. Pengamat politik lokal menilai, peristiwa ini semestinya menjadi pelajaran bagi para politisi daerah untuk lebih peka terhadap dinamika masyarakat yang diwakilinya. Publik, terutama kalangan muda, kini menuntut wakil rakyat yang tidak hanya bekerja, tetapi juga berempati dan menjaga sikap. “Kepercayaan itu mahal, dan bisa hilang hanya karena satu senyuman yang salah tafsir,” ujar seorang aktivis.