WHO Dorong Regulasi Keselamatan Kendaraan Asia

who

Suasana diskusi menguat ketika Organisasi Kesehatan Dunia mempertemukan para ahli keselamatan kendaraan di Asia. Pertemuan regional itu digelar di Shenzhen, China, pada 25 hingga 27 November 2025. Lebih dari 40 pejabat senior hadir mewakili 14 negara Asia. Mereka berasal dari Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan. Fokus utama pertemuan adalah keselamatan kendaraan bermotor. WHO menilai isu ini mendesak karena kecelakaan jalan masih merenggut banyak nyawa. Setiap tahun, hampir 1,2 juta orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas global.

Angka tersebut sebagian besar terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Asia menjadi kawasan paling terdampak menurut data WHO. Banyak negara belum memiliki regulasi keselamatan kendaraan memadai. Kurang dari 20 persen negara PBB memiliki undang-undang keselamatan kendaraan lengkap. Standar tersebut merujuk pada regulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. WHO menilai kesenjangan regulasi memperbesar risiko kecelakaan fatal. Kendaraan tidak aman masih beredar luas di banyak negara Asia. Impor kendaraan bekas sering tidak disertai pengawasan teknis ketat. Kondisi ini membahayakan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan rentan. Pejalan kaki dan pengendara sepeda motor paling berisiko. Pertemuan ini dimaksudkan menjawab persoalan tersebut secara kolektif. WHO menekankan kolaborasi lintas negara sebagai kunci perubahan berkelanjutan.

Standar Teknis dan Regulasi Keselamatan

Diskusi workshop membahas empat area utama keselamatan kendaraan. Area pertama menyangkut regulasi peralatan keselamatan kendaraan prioritas. Peralatan tersebut mencakup airbag dan sistem pengereman anti terkunci. WHO mendorong penerapan standar keselamatan pada kendaraan baru. Area kedua membahas inspeksi teknis kendaraan secara berkala. Inspeksi memastikan kendaraan tetap laik jalan sepanjang masa pakai. Banyak negara belum memiliki sistem inspeksi efektif. Area ketiga menyoroti Program Penilaian Mobil Baru atau NCAP. Program ini menilai tingkat keselamatan kendaraan melalui pengujian independen.

ASEAN telah memiliki ASEAN NCAP sebagai contoh regional. Namun cakupannya dinilai belum merata. Harmonisasi standar NCAP menjadi rekomendasi penting pertemuan. Area keempat membahas teknologi kendaraan yang terus berkembang. Teknologi cerdas dinilai berperan penting mencegah kecelakaan. Integrasi kecerdasan buatan menjadi topik diskusi lanjutan. Sistem pemantauan real time dianggap meningkatkan respons keselamatan. Peserta juga berbagi praktik terbaik nasional. Fokus khusus diberikan pada keselamatan pengguna jalan rentan. Sepeda motor menjadi perhatian karena dominasinya di Asia. WHO menilai regulasi kendaraan harus sejalan dengan karakteristik regional. Pendekatan seragam tidak selalu efektif diterapkan. Oleh karena itu, adaptasi kebijakan nasional sangat ditekankan.

Komitmen Global dan Langkah Lanjutan

WHO menegaskan pertemuan ini bukan sekadar forum diskusi. Workshop ini menjadi bagian implementasi Deklarasi Marrakech. Deklarasi tersebut diadopsi hampir 100 negara pada Februari 2025. Isinya menyerukan penguatan keselamatan jalan global. Regulasi kendaraan sesuai standar PBB menjadi poin utama deklarasi. WHO mendorong negara Asia menindaklanjuti komitmen tersebut. Rencana aksi bersama mulai dirancang dalam pertemuan. Rencana mencakup seminar penyelidikan kecelakaan lalu lintas.

Fokus juga diberikan pada kecelakaan kendaraan roda dua. Edukasi keselamatan jalan menjadi bagian penting strategi. Evaluasi teknologi otomotif turut direncanakan secara berkala. WHO menilai tindak lanjut berkelanjutan sangat krusial. Workshop lanjutan dijadwalkan berlangsung pada akhir 2026. Evaluasi implementasi kebijakan akan menjadi agenda utama. Sejumlah mitra internasional mendukung kegiatan ini. Mereka termasuk UNECE dan Global NCAP. Lembaga teknis regional juga terlibat aktif. China Automotive Technology and Research Centre menjadi tuan rumah. Malaysian Institute for Road Safety Research turut memberikan dukungan teknis. WHO berharap inisiatif ini menyelamatkan lebih banyak nyawa. Harmonisasi regulasi diyakini memperkuat perlindungan pengguna jalan. Keselamatan kendaraan dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang.