Pemerintah Provinsi Bali mulai menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan target pendapatan sebesar Rp5,3 triliun. Gubernur Bali, Wayan Koster, memaparkan rencana tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur, Senin (29/9/2025). Dari total pendapatan daerah, Rp3,9 triliun lebih bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen PAD terdiri atas pajak daerah Rp2,7 triliun lebih, retribusi daerah Rp385 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp196 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp572 miliar. “Dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp572 miliar lebih,” ujar Koster. Selain PAD, pendapatan daerah juga diperkuat dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1,4 triliun serta pendapatan hibah Rp5,7 miliar.
Alokasi Belanja Daerah dan Defisit Anggaran
Dalam rancangan APBD 2026, Pemprov Bali menyiapkan belanja daerah sebesar Rp6 triliun lebih. Porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasi yang mencapai Rp4,7 triliun, terdiri atas belanja pegawai Rp2,5 triliun, barang dan jasa Rp1,4 triliun, subsidi Rp5 miliar, hibah Rp731 miliar, serta bantuan sosial Rp48 juta. Belanja modal dirancang Rp473 miliar dengan rincian belanja tanah Rp12 miliar, peralatan dan mesin Rp85 miliar, gedung dan bangunan Rp294 miliar, jalan dan jaringan Rp79 miliar, serta aset tetap lainnya Rp1 miliar. Pemprov juga menyiapkan belanja tidak terduga Rp50 miliar dan belanja transfer Rp807 miliar, yang mencakup belanja bagi hasil Rp657 miliar dan bantuan keuangan Rp150 miliar. Dengan komposisi tersebut, APBD 2026 diproyeksikan defisit Rp759 miliar lebih atau sekitar 14,3 persen. “Defisit ini akan dibiayai dari Pembiayaan Netto,” jelas Koster.
Skema Pembiayaan dan Arah Pembangunan Bali
Untuk menutup defisit, Pemprov Bali menyiapkan skema pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan Rp1 triliun lebih, sebagian besar dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025. Sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan Rp243 miliar, yang diarahkan untuk cicilan pokok pinjaman daerah. Menurut Koster, rancangan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 disusun untuk menjaga keseimbangan fiskal sembari menjamin keberlanjutan pelayanan publik. Anggaran tetap diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kewajiban keuangan daerah. “Dengan struktur ini, APBD Bali 2026 tetap konsisten mendukung pembangunan daerah dan masyarakat,” tegasnya.
